Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di Bengkulu merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik adalah kunci utama dalam mencegah korupsi. “Tanpa transparansi, peluang untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin besar,” ujarnya.
Di Bengkulu sendiri, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di Bengkulu menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan good governance.
Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di Bengkulu. Salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Menurut data dari Lembaga Kajian Pembangunan Bengkulu, hanya 30% masyarakat yang aktif dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Menurut Yudi Chandra, Direktur Eksekutif ICW, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Dengan adanya upaya bersama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di Bengkulu, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga dana publik yang digunakan dapat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Bengkulu.